Lampu Kuning: Meningkatnya Radikalisme di Sekolah-Sekolah Indonesia

Penolakan terhadap ketua OSIS dari agama yang berbeda, ditambah dengan hasil berbagai survei, menunjukkan bahwa sekolah negeri menjadi tempat berkembangnya intoleransi dan fanatisme agama lebih dari sekolah swasta.

Pengguna media sosial di Indonesia dibuat terkejut oleh hasil survei terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 8,2 persen pelajar yang menjadi responden menolak ketua OSIS dari agama lain. Lebih lanjut, 23 persen responden menyatakan merasa lebih nyaman dipimpin oleh individu yang seagama.

Penelitian ini awalnya bertujuan untuk mengkaji intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Hasil menunjukkan bahwa sekolah negeri menjadi lebih rentan terhadap intoleransi dibandingkan dengan SMA swasta berbasis agama. Penelitian ini melibatkan siswa SMA/sederajat, guru, dan kepala sekolah di dua SMA Negeri dan dua SMA swasta di Salatiga, Jawa Tengah, serta Singkawang, Kalimantan Barat. Kemdikbud melaksanakan penelitian ini pada Juli-September 2016 dengan latar belakang meningkatnya sentimen konflik agama dan ras di Indonesia, termasuk diskriminasi dan dominasi etnis mayoritas terhadap minoritas.

“Sikap tersebut meliputi 8,5 persen yang setuju untuk mengganti dasar negara dengan agama, dan 7,2 persen yang setuju dengan eksistensi gerakan ISIS,” kata Nur Berlian Venus Ali, peneliti dari Kemendikbud, kepada Kompas.com.

Riset serupa juga dilakukan oleh SETARA Institute—sebuah lembaga swadaya yang fokus pada kajian demokrasi dan intoleransi—dan menemukan tren yang sama. Studi SETARA Institute yang dirilis tahun lalu meneliti siswa SMA di Jakarta dan Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa 8,5 persen responden mendukung ide penggantian dasar negara Pancasila dengan aturan agama.

Ini berarti di dua kota besar di Indonesia yang sering dianggap lebih menjunjung pluralisme, terdapat satu dari dua belas orang yang setuju untuk menjadikan dasar negara ini berbasis agama. Direktur Riset SETARA, Ismail Hasani, tidak terkejut dengan hasil-hasil riset tersebut. Ia berpendapat bahwa sekolah, terutama yang di bawah naungan pemerintah, justru menjadi lembaga yang paling dominan dalam penyebaran pengetahuan agama.

“Sekolah seharusnya normatifnya membentuk karakter siswa, tetapi sekolah bukanlah ruang publik yang kosong; ia adalah ruang publik yang diperebutkan oleh kekuatan ideologis dalam konteks politik Indonesia,” ungkap Ismail saat dihubungi oleh VICE Indonesia.

Dalam iklim demokrasi, semua gagasan ideologis (termasuk yang berbasis agama) memiliki hak untuk saling berebut pengaruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh SETARA, ditemukan pola penanaman ide-ide intoleransi di kalangan siswa SMA, antara lain https://www.sipenmaru.id/ melalui guru, kurikulum, dan pertemuan dengan alumni dalam sistem mentoring keagamaan. Dalam kegiatan mentoring, alumni biasanya membimbing siswa SMA mengaji dan mengadakan dialog bertema keagamaan. Kegiatan ini diadakan karena terbatasnya jam pelajaran agama yang hanya dua jam seminggu. Dari sinilah penyebaran ideologi tertentu mulai dilakukan.

Dampak dari mentoring dan penyebaran wacana melalui kurikulum serta materi ajar guru telah berkontribusi pada peningkatan radikalisme. Ismail menyatakan bahwa survei SETARA pada 2010 menunjukkan 35 persen responden anak muda Indonesia mendukung khilafah Islamiyah sebagai sistem politik baru. Kecenderungan ini terus meningkat dalam tujuh tahun berikutnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, berjanji untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk menekan pertumbuhan paham intoleransi di kalangan pelajar. Ia mencurigai bahwa kegiatan ekstrakurikuler, seperti mentoring keagamaan, menjadi penyebab utama. “Saya minta kepada kepala dinas untuk lebih ketat mengawasi kegiatan yang ditawarkan dari pihak luar kepada sekolah,” ujarnya seperti yang dilaporkan oleh media lokal.