Pengakuan Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin, berkenaan Perancangan Ketentuan Pemerintahan atau RPP Kesehatan yang hendak menerapkan berkaitan larangan zonesi 200 mtr. jual rokok, disongsong kekecawaan dan kegelisahan oleh beberapa pedagang kecil.

Bangkalan Pengakuan Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin, berkenaan Perancangan Ketentuan Pemerintahan atau RPP Kesehatan yang hendak menerapkan berkaitan larangan zonesi 200 mtr. jual rokok, disongsong kekecawaan dan kegelisahan oleh beberapa pedagang kecil.

Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura, Abdul Hamid memperjelas, perancangan ketentuan ini memperlihatkan realita jika pemerintahan tidak sensitif pada kelangsungan usaha kecil.

«Kami sebelumnya tidak pernah dibawa berbicara, bagaimana kelak aplikasinya, seperti apakah jalan keluar-nya. Ini bukti jika pemerintahan tidak sensitif. Ketentuan ini dibuat di menara gading. Larangan zonesi 200 mtr. ini sangat sayang,» ucapnya, Rabu (3/7/2024).

Pria yang dekat dipanggil Cak Hamied ini malah kebingungan, bagaimana proses perancangan ketentuan zonesi pemasaran rokok yang dengan jelas memberikan dampak domino negatif untuk pedagang, dapat ditempatkan di pasal-pasal pertembakauan yang sedang difinalisasi sebagai ketentuan eksekutor UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

«Yang membuat ketentuan itu, apa sebelumnya tidak pernah check, ke lapangan? Akan ada banyak warung, usaha kelontong, pedagang yang terimbas. Zonesi 200 mtr. ini saat diaplikasikan, yang akan dipindahkan sekolahnya atau pedagangnya? Toh, semua masyarakat negara punyai hak hidup dan hak atas tugas yang masih sama, kan?» katanya.

Menurut Cak Hamied, sebagai produk legal, karena itu pedagang memiliki hak untuk jual rokok. Dia mengatakan jika beberapa pedagang telah sangat pahami jika rokok ini ialah produk yang diperuntukkan untuk orang dewasa.

«Tanpa zonesi juga kami, beberapa pedagang telah mem-filter siapa customer rokok ini. Rokok ialah produk yang menambahkan penghasilan di warung . Maka, saat ada larangan ini, bisa ditegaskan penghasilan pedagang akan turun mencolok,» ucapnya.

Ikut bereaksi atas larangan zonesi pemasaran rokok ini, M. Zainal, pedagang kelontong di teritori Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang khawatir upayanya akan gulung alas.

Pria yang jualan di tempat Kemayoran ini khawatir wawasan implementasi pemasaran rokok 200 mtr. dari sarana pendidikan akan memukul penghasilannya.

«Pedagang kecil seperti saya penghasilannya tidak tentu. Saya sadar dan https://www.lifelinehospitals.net/ sepakat rokok tidak untuk anak. Tetapi, jika ketentuannya semacam itu, pedagang kecil yang menjadi korban,» katanya.

Seirama, Warningsih, pedagang kelontong asal Madura yang setiap hari jualan di teritori Jakarta Pusat berkeberatan dengan larangan zonesi ini.

«Saya tidak pernah dengar bakal ada ketentuan semacam ini. Janganlah sampai lah. Penghasilan pasti menyusut jauh,» sebutkan Warningsih.

RPP Kesehatan
Awalnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin mengatakan ke mass media jika RPP Kesehatan gagasannya akan ditetapkan di bulan Juni di mana dalam perancangan itu termasuk larangan zonesi 200 mtr. jual rokok.

Ketua Umum Komite Ekonomi Masyarakat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun memperjelas penolakannya pada ketentuan zonesi pemasaran rokok 200 mtr. sama seperti yang didorong dalam RPP Kesehatan sebagai ketentuan eksekutor atas UU Kesehatan No 17 tahun 2023.

Menurut Ali, ini ialah bentuk ketentuan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi masyarakat kecil. Walau sebenarnya beberapa pedagang kecil ini berusaha untuk mencari makan, penuhi keperluan keluarga dan menyekolahkan anak.

«Pedagang, baik PKL, asongan, warung kelontong, dan UMKM lain mengharap tidak terus-terusan disudutkan karena mereka benar-benar tidak bersalah. Rokok itu diperbolehkan di Indonesia!» Ali memperjelas.