Pemkot Bekasi Hadiri Kegiatan Rakor dan FGD Pemetaan Titik Rawan Korupsi Sektor Pendidikan Wilayah Jawa Barat

Pendamping Pembangunan dan Kesejahteraan Warga (Asda II) Setda Kota Bekasi Dr Inayatullah bersama Plt Inspektur Kota Bekasi klik disini Nesan, Kepala Dinas Pendidikan UU Saeful M, Kepala Sisi Pembangunan Setda Kota Bekasi Heni Hendrawati, mendatangi Rapat koordinir dan FGD Penskalaan Titik Riskan Korupsi Bidang Pendidikan Daerah Jawa Barat, aktivitas berjalan di Aula Ki Bantai Dewantara, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Bandung.

Rapat koordinasi itu dibuka secara langsung oleh Direktur Koordinir dan Supervisi Daerah II KPK RI Yudhiawan Wibisono, dalam sambutannya sampaikan jika diselenggarakannya Rapat koordinasi dengan mengundang semua Sekda, Inspektur Kota dan Kadis Pendidikan dan 13 KCD Propinsi Jawa Barat, diantaranya mempunyai tujuan untuk memperkuat lagi loyalitas pembasmian korupsi di wilayah, dan wilayah perlu membuat taktik pembasmian korupsi, ditambah ramainya pengaduan berkaitan penyelenggaraan PPDB Online.

«Sama seperti yang dikatakan jumlahnya pengaduan berkaitan penyelenggaraan PPDB Online khususnya pada zonesi,» kata Direktur Koordinir dan Supervisi Daerah II KPK RI Yudhiawan Wibisono

Selanjutnya menerangkan jika faksinya memiliki pekerjaan khusus untuk bertanggungjawab saat membangun pemkab/pemerintah kota dalam usaha penangkalan korupsi dan membuat kredibilitas ekosistem pendidikan.

Seterusnya Dia menjelaskan, salah satunya yang penting dipahami jika KPK tidak cuma menangani tetapi juga memberikan pembelajaran dan menghambat korupsi melalui mekanisme pemerintah. Pembelajaran dan penangkalan, menurut dia, tetap harus dibuat di 27 kabupaten/ kota di daerah Jawa Barat.

Faksinya mengharap 27 wilayah di Jawa Barat bisa tingkatkan untuk jadi lebih baik pada penyelenggaraan pembangunan, hingga kualitas pelayanan public dapat lebih optimal.

Dengan demikian, Lanjut Yudhiawan menjelaskan, warga masih tetap yakin dan percaya diri jika mekanisme pelayanan yang diadakan oleh pemerintahan dan pembasmian korupsi di Jawa barat makin baik dari hari ke hari.

Sementara Pendamping Pembangunan dan Kesejahteraan Warga (Asda II) Setda Kota Bekasi Dr Inayatullah menjelaskan pembasmian korupsi ialah tanggung-jawab bersama, Forkopimda, Legislatif, aparat pemda, pusat, warga sampai stakeholder yang lain, semuanya wajib peran dalam rencana pembasmian korupsi.

Selanjutnya Inayatullah sampaikan pembasmian korupsi lewat pendekatan pendidikan warga yakni jaringan pendidikan resmi dan tidak resmi, Lewat pendekatan ini diharap bisa memengaruhi pola pikir dan culture set seluruh komponen warga hingga orang tidak mau korupsi. Yang ke-2 lewat pendekatan penangkalan yakni dengan sararan ada pembaruan, pengokohan dan revisi mekanisme.

Faksinya sangat menghargai aktivitas yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat bersama Komisi Pembasmian Korupsi RI, diharap ada pembaruan dengan bersama dalam penerapan PPDB di atas lapangan supaya konsep keadilan bisa direalisasikan, Publikasi yang masif dan efektif sangat penting untuk pastikan pengetahuan warga berkaitan penyeleksian PPDB mekanisme zonesi, hingga masa datang pelanggaran bisa diminimalkan. (EZ/HUMAS)